Martin Manurung juga menjelaskan bagaimana Akan pengelolan dana desa itu dapat dikelola dengan baik.Dan untuk itu tentu hubungan antara pemerintah pusat hingga daerah dengan BPK selaku pemeriksa harus bisa dijembatani oleh Komisi XI, sehingga peran BPK tidak hanya di hilir tetapi juga berada di hulu untuk memberikan pemahaman akuntabilitas pengelolaan dana desa
"Dana desa itu sangat penting, tentu harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat,"ujar Martin Martin.
Baca Juga:
Bupati Samosir Sampaikan Proposal senilai Rp.416.710.951.000 ke Menkes Guna Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Martin Manurung juga menyampaikan bahwa dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan akan menjadi kesempatan yang baik bagi para kepala desa untuk belajar dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan di sisi lain, Para kepala desa mungkin karena ketidaktahuannya dapat menyebabkan dana desa tersebut menjadi salah kelola, bahkan karena ketakutan melakukan kesalahan sehingga tidak optimal dalam bekerja, Maka hal tersebut akan dapat berpengaruh bagi pembangunan di desa.
Tino Nainggolan Camat di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir
"Kita tidak ingin hal ini terjadi. Dimana kedua faktor dimana pertama , ketidaktahuan dan kedua takut akan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, Dan hal tersebut akan mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan di desa,"ujar Martin Manurung.
Baca Juga:
Kapolsek Simanindo Respon Cepat Laporan Masyarakat Akan Solar Tumpah di Jalan
Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung juga berharap di kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar dan bertanya kepada narasumber sehingga selepas kegiatan,Kedepannya para kepala desa dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan baik.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, Narasumber di kegiatan menjelaskan bahwa Optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dan juga akan gambaran umum terkait akan pengelolaan, pengawasan dana desa, perencanaan, penyaluran serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Juga memaparkan terkait akan siklus manajemen pengelolaan keuangan desa serta juga mengingatkan akan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai perencanaan.
