Lebih lanjut Vandiko T Gultom dalam Kata sambutannya juga menjelaskan bahwa dengan melihat banyaknya kunjungan wisatawan pada berbagai even dan hari libur besar. Bupati Samosir mengajak agar Momen ini dijadikan sebagai moderasi meningkatkan SDM terutama kesediaan masyarakat menghadapai perubahan positif demi meningkatkan perekonomian.
Marudut Tua Sitinjak Sekdakab Samosir juga berharap Melalui Musrenbang seluruh pihak dapat memberikan atensi saran, pendapat yang sifatnya membangun untuk kepentingan bersama. Ditekankan, usulan harus masuk dan ditampung dalam SIPD yang selanjutnya akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan prioritas yang disinergikan dengan program pusat dan daerah.dan juga menghimbau agar seluruh usulan diperhatikan terkait kelengkapan administrasi,antara lain dengan dukungan kesediaan lahan.
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bersama Kemenpar RI Dukung Kemajuan Pariwisata Kabupaten Samosir Salah Satunya Laksanakan Sosialisasi Akan Strategi Promosi dan Pemasaran Event Daerah
"Tidak ada usulan kegiatan yang muncul ditengah jalan , harus masuk dalam SIPD. Usulan Pembangunan infrastruktur harus dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pembebasan lahan dan surat keputusan untuk penerima bantuan. Hal ini perlu agar segala upaya baik yang kita lakukan tidak terhalang," tegas Marudut Sitinjak.
Ketua sementara DPRD Kabupaten Samosir, Nasib Simbolon menyampaikan bahwa lembaga DPRD Samosir akan s menampung aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan di masa reses. di mana hal tersebut sudah menjadi tugas DPRD Samosir bersama pemerintah kabupaten guna menampung usulan masyarakat yang tentunya melalui tahapan tahapan yang berlaku.
"Banyak program aspirasi yang ditampung,ini menjadi salah satu tugas pemangku kepentingan tapi juga harus melalui sistim yang berlaku," ucap Nasib Simbolon.
Baca Juga:
Wakil Bupati Samosir Sampaikan Agar Pengurus Koperasi Merah Putih Yang Terpilih Agar Tetap Dapat Berkolaborasi Dengan Baik Serta Mengesampingkan Kepentingan Pribadi
Melihat keberadaan APBD yang masih minim, Nasib Simbolon juga berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar baik DAK, DID maupun anggaran provinsi. Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan. Kembali diingatkan seluruh usulan harus tertera dalam SIPD dan tidak akan mengakomodir usulan yang tiba-tiba muncul.
"Kami dari DPRD tidak akan mengalokasikan kegiatan yang tiba-tiba muncul. Kegiatan diluar RKPD yang tertera pada SIPD tidak bisa dianggarkan selain dana darurat," tegas Nasib
"Prises pengumpulan data penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan kerangka pikir penyusunan rencana awal penyusunan rencana kerja OPD,,yang selanjutnya akan kembali dilakukan proses analisis melalui proses evaluasi untuk menentukan program prioritas," ucap Kepala Bappeda Litbang
