"Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaikan permasalahan di Sumut bisa terselesaikan,"ucap Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Di kegiatan Kunker Ketua Komisi II DPR RI Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, Bahwa untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/Kota.
Baca Juga:
Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Guna Memikirkan Akan Masa Depan Petani di Kabupaten Samosir.
[Redaktur Hadi Kurniawan]
