DPRD Samosir berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta pemerintah daerah serta BPN untuk transparan dalam setiap proses penerbitan sertifikat tanah, terutama yang berada di wilayah sempadan danau.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang berpotensi mencemari Danau Toba dan merugikan masyarakat serta ekosistem yang ada.
Baca Juga:
Indonesia ASRI di Danau Toba, MARTABAT Prabowo–Gibran Soroti Tanggung Jawab Kolektif Kawasan Otorita
Pihak Manajemen Hotel Labersa hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas hasil RDP tersebut. Namun DPRD menegaskan akan memberi rekomendasi tegas jika terbukti ada pelanggaran serius.
Langkah-langkah tindak lanjut dari hasil RDP ini akan diumumkan dalam waktu dekat setelah DPRD menerima laporan lengkap dari dinas teknis dan instansi terkait.
Ketua DPRD Samosir bersama beberapa anggota DPRD Samosir sudah turun lapangan meninjau pelanggaran Hotel Labersa.
Baca Juga:
Proyek Strategis Danau Toba Diguncang Korupsi Rp13 Miliar, Pengawas Konstruksi Masuk Bui
[Redaktur: Mega Puspita]
