SAMOSIR.WAHANANEWS.CO - Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat. Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk, Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat, Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Pakpak Barat Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun. Turut hadir mendampingi Menteri PKP pada pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Komisioner BP Tapera
Baca Juga:
Guna Dukung Kemajuan Pariwisata, Pemkab Samosir Laksanakan Vaksinasi Rabies Massal Gratis
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa Pemkab. Samosir akan berupaya dan siap mendukung suksesnya program 3 juta rumah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Samosir saat menghadiri Diskusi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam kesempatan ini, Bupati Samosir mengusulkan sebanyak 500 unit pembangunan perumahan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kabupaten Samosir dengan perkiraan biaya sekitar 10 Milyar rupiah. Proposal tersebut diserahkan secara langsung kepada Menteri PKP.
Untuk kesuksesannya, Vandiko tetap meminta dukungan Kementerian PKP agar pembangunan kedepan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga pelaksanaannya tepat sasaran.
Baca Juga:
Pemkab Samosir Selenggarakan Pelatihan dan Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Dalam kesempatan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya. Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi kepada pegawai yang akan mencoba mengambil rumah bersubsidi.
"Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi. KUR Perumahan ini sangat berdampak positif di masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus," terang Maruarar.
Terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan, Menteri PKP juga menyatakan Kementerian PKP sudah siap. Selain itu, Kementerian PKP juga siap mensinkronisasikan Permen tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.
